Sabtu, 18 Nopember 2017 - Pukul 21:00

Jabatan, Amanah atau Aman Ah?
Kang Anton

Jabatan, Amanah atau Aman Ah?

FAKTA atau sekelumit masalah yang pernah terangkum di Berita Cianjur, menjadi perhatian bahkan membuat bingung masyarakat Cianjur. Pemimpinnya ada, tapi masalahnya seolah…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

good news

Penjualan Foto Bupati Dibidik Aparat

Oleh: Tim Redaksi - Rabu 26 April 2017 | 06:00 WIB

Penjualan Foto Bupati Dibidik Aparat

karikatur: Nandang s/bc

*Penegak Hukum Siap Usut Indikasi Adanya Kerugian Negara*

 

AROMA kerugian keuangan Negara, kembali berhembus di Kabupaten Cianjur. Kali ini, penjualan foto Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2016, jadi bidikan aparat penegak hokum.

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh Harian Berita Cianjur, salah satu lembaga penegak hokum di Jawa Barat, tengah mempersiapkan untuk mengusut kemungkinan, adanya indikasi kerugian Negara dalam kegiatan penjulan foto orang nomer satu dan dua di tatar santri itu.

 

Lembaga penegak hukum yang rencananya akan melakukan pengusutan, menduga foto Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur, yang diperjualbelikan di lembaga pendidikan seperti SD, SMP dan SMA/SMK, menggunakan anggaran bersumber dari Biaya Operasional Siswa (BOS) tahun 2016.

 

Sementara dari 13 item pembiayaan yang diperbolehkan menggunakan anggaran BOS, belum diketahui satupun menyebut, memperbolehkan sekolah atau pengelola anggaran membeli foto Bupati dan Wakil, berikut dengan piguranya.

 

Aparat juga mendapatkan informasi, penjualan foto Bupati dan Wakil Bupati, ternyata tidak hanya terjadi di lingkungan Pendidikan, namun menyebar ke lembaga pemerintahan desa di Cianjur. Besarnya, anggaran yang masuk ke pengelola kegiatan ini, menimbulkan aroma tidak sedap berbau korupsi.

 

Terkait masalah ini, Ketua Lembaga Cianjur Tolak KKN (LCTKN) Fadil Muharam, menegaskan, informasi soal rencana pengusutan dugaan kerugian Negara dalam penjualan foto Bupati dan Wakil Bupati, lengkap dengan piguranya, langsung diterima dari sumber resmi di salah satu lembaga penegak hukum di Jawa Barat.

 

Meski kata Fadil, pengusutan baru dilakukan setelah aparat menerima laporan resmi pihak yang selama ini intens berkomunikasi menyampaikan sejumlah fakta, dugaan adanya indikasi korupsi dalam kegiatan ini.

 

“Tentu kami akan mensuport gerakan aparat yang ingin membongkar masalah ini. Bila perlu kami yang melaporkan masalah ini. Berdasarkan kajian  dan temuan, memang ada indikasi kuat kegiatan yang dilaksanakan salah satu lembaga di Cianjur itu, merugikan keuangan Negara,” tandas Fadil, saat diwawancara langsung Harian Berita Cianjur, di Jalan Ir. H, Juanda, Selakopi, Cianjur

 

Fadil mengemukakan, dalam aturan pengelolaan anggaran BOS, hanya ada 13 pembiayan yang diperbolehkan Negara untuk dilakukan sekolah. Ke 13 itu, Pengembangan Perpustakaan, Kegiatan PPDB, Kegiatan PPDB, Ulangan dan Ujian, Pembelian Bahan Habis Pakai, Langganan Daya dan Jasa, Perawatan/Rehab dan Sanitasi, Pembayaran Honor Bulanan Pengembangan Profesi G/TK,  Membantu Siswa Miskin, Pengelolaan Sekolah, Pembelian dan Perawatan Komputer , Biaya Lainnya.

 

“Pembiayan itu tidak serta tercantum, namun dipagari dengan aturan, sehingga tidak semau dewe melanggarnya. Jelas sekali, aturannya adalah Permen Pendidikan dan Kebudayaan No 16/2016 tentang penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS,” beber Ebes

 

Lebih jauh dikatakan Fadil, kondisi serupa juga terjadi di lembaga Pemerintahan Desa, saat membeli foto Bupati dan Wakil Bupati berikut piguranya. Kalau ternyata itu mempergunakan anggaran dari sumber anggaran bantuan pemerintah, yang melarangnya, jelas itu pelanggaran dan masuk dalam katagori Korupsi.

 

Bahkan Fadil tegas mengatakan, dalam proses pengusutan indikasi kerugian di kegiatan ini, kemungkinan akan menyeret banyak pihak. Bisa saja, terduga dari Pejabat Setingkat Kadis, Ketua Lembaga tertentu, hingga siapa yang menerima aliran dana kelebihan dalam usaha ini. “Kami siap kawal pengusutan ini sampai tuntas,” janjinya.

 

Sementara itu, saat Harian Berita Cianjur mengkonfirmasikan masalah ini ke salah satu lembaga pelaksana penjualan di Cianjur, salah seorang staf di kantor lembaga itu, mengatakan kalau Ketua Lembaga sedang sakit dan sudah satu minggu tidak masuk kantor.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, terkait penjualan foto Bupati dan Wakil ini sempat dibeberkan KETUA Asosiasi Rukun Warga dan Tetangga (ARWT), Gunawan. Orang penting dalam sejarah ARWT di Kabupaten Cianjur itu, tak menampik adanya penjualan foto yang dilaksanakan salah satu lembaga profesi di Cianjur langsung ke Ketua RT.

 

“Kami memang tahu masalah itu, namun lembaga ARWT tidak pernah sama sekali melakukan MoU dengan lembaga penyedia sekaligus penjual pigura. Kewenangan untuk membeli atau tidaknya, berada di tangan Ketua RT langsung,” kata Gunawan yang ditemui di Kantor ARWT di Jalan Aria Wiratanudatar, Senin (10/4/2017) lalu.

 

Gunawan mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima lembaga langsung, tidak semua wilayah mau membeli pigura. Beberapa daerah seperti Cikalongkulon, Cijati dan kurang lebih tiga kecamatan lainnya yang menolak untuk membeli pigura.

 

Disinggung soal penjualan barang lainnya yang memanfaatkan dana bantuan RT, Gunawan menegaskan, semua bentuk penjualan barang yang masuk ke RT tanpa restu langsung dari ARWT. Sifatnya, penjualan itu langsung, dan lembaga hanya menerima informasi saja.

 

“Intinya, apapun bentuk penjualan barang yang masuk ke RT memanfaatkan dana RT, kami tidak pernah secara langsung mengamininya. Apalagi, saat ini kebijakan anggaran sudah tidak lagi berada di lembaga. Semua anggaran sudah masuk ke rekening Kas Desa, baru kemudian didistribusikan ke RT,” terangnya

 

Sementara itu, terkait adanya dugaan campur tangan Bupati Cianjur dalam penjualan pigura, orang nomer satu di Cianjur itu langsung angkat bicara. Dalam konfirmasi yang dilakukan Redaksi Harian Berita Cianjur, Bupati Irvan Rivano Muchtar, menegaskan, dirinya tidak pernah sama sekali memberi restu terhadap kegiatan penjualan pigura.

 

Menurut Bupati, penjualan photo Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. “Saya tidak pernah memberikan ijin atau merestui kegiatan penjualan pigura,” tegasnya, mengklarifikasi isu yang salama ini berhembus kencang. (*)

 

Komentar