Sabtu, 18 Nopember 2017 - Pukul 21:05

Jabatan, Amanah atau Aman Ah?
Kang Anton

Jabatan, Amanah atau Aman Ah?

FAKTA atau sekelumit masalah yang pernah terangkum di Berita Cianjur, menjadi perhatian bahkan membuat bingung masyarakat Cianjur. Pemimpinnya ada, tapi masalahnya seolah…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

good news

Komisi IV Minta Pemkab Jangan Asal Terima Pegawai

Oleh: Rustandi - Jumat 28 April 2017 | 06:40 WIB

Komisi IV Minta Pemkab Jangan Asal Terima Pegawai

Foto: Angga Purwanda/bc

*Keberadaan Tenaga Kerja Sementara Disorot

 

BERITACIANJUR.COM - MASIH Tingginya anggaran belanja pegawai, membuat Komisi IV DPRD Cianjur, meminta Pemkab Cianjur memecat Tenaga Kerja Sementara (TKS) yang tidak dibutuhkan.

 

Anggota Komisi IV DPRD, Cep Buldan mengakui kalau anggaran belanja pegawai masih tinggi, karena serapan bisa mencapai lebih dari lima puluh persen APBD Kabupaten. Kejadian itu terjadi, mungkin karena Pemkab terlalu mementingkan penerimaan pegawai yang berasal dari titipan sejumlah orang.

 

“Jadi sekarang, Pemkab harus berpikir keras agar jangan asal terima pegawai terutama TKS, yang akhirnya membebani anggaran belanja Kabupaten.  Seharusnyan sudah ada langkah dari Pemkab, guna mengkaji kembali TKS yang sekarang ada, dan memberhentikannya jika memang itu diperlukan,” kata Buldan saat dihubungi Harian Berita Cianjur , Jumat (27/4/2017) lewat sambungan telepon pribadinya.

 

Menurut Buldan, Pemkab hanya boleh menerima pegawai sesuai dengan kebutuhan lingkungan kerja, baik itu di BUMD maupun BLUD. Ini perlu dilakukan, sehingga manfaat dari TKS bisa lebih terasa dan tidak hanya sekedar nongkrong dan makan gaji buta saja.

 

“beban anggaran belanja pegawai, tahun depan harus bisa diminimalisir, sehingga bisa termanfaatkan dengan baik untuk pos anggaran yang lain, seperti pembangunan infrastruktur atau program pengentasan kemiskinan,” tambahnya.

 

Buldan menambahkan, keseriusan memberhentikan TKS yang tidak bermanfaat dan menghentikan penerimaan yang asal-asalan, susai dengan amanat Presiden Joko Widodo, dimana anggaran belanja harus menitikberatkan pada kepentingan pembangunan yang terasa langsung masyarakat.

 

“Pemkab harus sinergi dengan rencana pembangunan pusat, sehingga ada korelasi yang baik dalam semua bidang pembangunan. Kalau itu terjadi, pembangunan tidak akan selaras dan dipastikan bertubrukan dengan kebijakan diatasnya,” tukas Buldan.

 

Sementara itu , pengamat pemerintahan dari Lembaga Visi Selaras Komunika Cianjur, Irfan Ridwansyah, menegaskan, kalau keberadaan TKS di Kabupaten Cianjur, memang sudah diluar ambang batas, apalagi dilihat dari cara penerimaan pegawainya.

 

“Bukan rahasia lagi, kalau penerimaan TKS berbau dengan uang sogokan. Tak jarang, seseorang yang ingin bekerja di lingkungan pemerintah harus merogoh kocek belasan hingga puluhan juta. Hasilnya, penerimaan TKS jadi bisnis oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri,” bebernya

 

Jadi kata Irfan, harus ada tindakan keras dari Pemerintah menghilangkan budaya ini, agar lingkungan pemerintah terhindar dari polusi KKN. Lingkungan pemerintah, harus bersih dari semua mekanisme hitam penerimaan pegawai.

 

Disinggung siapa yang bertangungjawab terhadap kondisi ini, seharusnya persoalaan pegawai pemerintah berada di tangan  Sekretaris Daerah (Sekda). Bagaimapun, Sekda adalah Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

 

“Jadi memang Sekda yang harus cakap dalam bekerja mengelola semua pegawai di lingkungan Pemerintah daerah. Ketegasan dan keberanian melakukan tindakan, dituntut berada di sosok Sekda, sehingga kejadian penerimaan TKS atau pemberiaan jabatan terhadap sesorang, tidak beradasarkan proses KKN,” ucap Irfan, kemarin.

 

Lebih jauh Irfan menegaskan, pihaknya sempat m elakukan beberapa kajian terhadap proses penerimaan pegawai dan pengangkatan jabatan di Kabupaten Cianjur, dan hasilnya sangat mengecewakan.

 

Beberapa indikasi terkuat, sambung Irfan, dimana proses penerimaan pegawai dan pengakatan seseorang untuk menjadi pejabat, masih terkontaminasi jual beli pekerjaan dan  jabatan. Maka sangat pantas, kalau masalah ini selalu dipergunjingkan masyarakat.

 

“Belakangan sempat ramai soal penempatan Kepala Sekolah yang diduga dipungli hingga belasan jutaan rupiah. Kejadian itu terjadi pada tahun 2016, sehingga mengakibatkan banyak pihak protes, akibat pengangkatan Kepala Sekolah, tidak sesuai dengan prsedur yang seharusnya,” pungkas Irfan.

 

Jauh sebelumnya, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, sempat mengkonfirmasikan kalau dirinya telah dengan tegas melarang apapun yang berbau pungli dilakukan Pegawai dan Pejabat di Pemkab Cianjur.

 

Semua aparat Pemkab, kata Bupati, harus bersih dari berbagai prilaku kotor itu, meski nilainya hanya 100 ribu rupiah. “Saya tidak akan segan memberikan sanksi terhadap siapapun oknum pegawai yang melakukan tindakan pungli,”jelasnya. (*)

Komentar