Rabu, 24 Januari 2018 | Cianjur, Indonesia

Aturan Anyar BPK Bisa Seret CA ke Ranah Hukum

Rustandi/Wawan

Selasa, 02 Mei 2017 - 06:00 WIB

karikatur: Nandang s/bc
karikatur: Nandang s/bc
A A A

*Diduga Terlibat Tindakan Merugikan Keuangan Negara

BERITACIANJUR.COM - TERBITNYA aturan BPK No 2/2017 tentang pemantauan pelaksanaan tindakl lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, diyakini kelompok anti korupsi, dapat menyeret Sekda Cianjur CA, ke ranah hukum.

Pengiat anti korupsi dari Cianjur Global Institute, Ifan Ridwan, menilai, aturan yang lahir pada tanggal 6 Januari itu, memberi ruang bagi penegak hokum, untuk melaksanakan atau menindaklanjuti temuan BPK, atas satu masalah yang terindikasi merugikan keuangan Negara.

“Aturan ini, sebetulnya lebih condong pada penegasan, agar Pejabat pemerintahan, melaksanakan rekomendasi BPK atas hasil audit yang telah dilakukan.  Biasanya, masyarakat umum, lebih paham dengan sebutan tindak lanjut terhadap temuan atau rekomendasi yang dikeluarkan BPK,” kata Ifan saat dirinya ditemui Harian Berita Cianjur, sebelum berangkat ke Polres Cianjur.

Ifan menejelaskan, aturan ini memungkinkan dijadikan rujukan hokum positif, melaporkan dugaan pelanggaran atau indikasi korupsi pejabat negara ke penegak hukum.  Seperti, dugaan keterlibatan CA dalam hilangnya barang Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan priode 2009-2010. Lewat aturan ini, tidak ada alasan, pejabat bersangkutan mengelak dari tanggungjawab, karena batas ambang melaksanakan rekomendasi BPK sangat tegas.

Dibeberkan Ifan, dalam Bab IV tentang pemantauan pelaksanaan tindakl lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pasal 9 menegaskan, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

“Dengan isi pasal itu saja, sudah jelas kedudukannya. Maka jika melihat hasil audit atas keberadaan asset barang alkes tahun 2009-2010, ada rekomendasi yang belum tertuntaskan. Kalau melewati batas 60 hari yang sudah ditentukan dalam aturan ini, kemudian ini bisa ditindaklanjuti aparat penegak hokum seperti polisi,” lugasnya.

Mengamini pendapat rekannya, Muhammad Fadil Fahmi, mengungkap, jika dihitung mundur dengan temuan yang selama menyeruak ke publik, maka dugaan pelanggaran yang dilakukan CA sudah layak ditindaklanjuti hokum

“Makanya kita akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak lainnya seperti, FPKN, Fordismara, dalam merumuskan bentuk laporan ke penegak hukumnya. Nanti lah setelah semua ini selesai, kita akan beberkan lagi ke public,” sebutnya.

sebelumnya ketua FPKN, Irhan Muhammad, membeberkan, sejumlah data dugaan korupsi yang menyeret CA, ketika menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan, terhitung sejak 2009 -2016, selayaknya dapat diusut tuntas aparat penegak hukum.

“Nilai yang diduga terkorupsi pada dalam rentang waktu tadi, cukup fantastis. Masalahnya, kenapa hingga saat ini, aparat penegak hukum seperti dibutakan begitu saja.  Padahal beberapa fakta sering menyeruak ke publik,” beber Irhan.

 Seperti diketahui, meski sejumlah element anti korupsi menuding adanya tindakan korupsi yang diduga menyeret namanya, namun CA beberapa kali dikonfirmasi, membantah keras tudingan itu semua.

Bahkan saat dilakukan konfirmasi beberapa waktu lalu, salah satu orang kuat dan berpengaruh di Pemerintahan ini,  sempat mempertanyakan keabsahan data yang dipegang FPKN soal dugaan korupsi yang dikait-kaitkan dengan dirinya.

“Saya sama sekali tidak pernah terlibat dalam indikasi korupsi yang ditudukan selama ini. Bahkan saat menjabat kedua jabatan itu, tidak pernah ada indikasi korupsi apapun, termasuk dugaan korupsi Alkes,” katanya.

CA malah balik mempertanyakan, kalau indikasi kehilangan ALkes yang ditudingkan kepada dirinya, harus kembali dicek kebenarannya. “Anda tanya kapan itu hilangnya. Jelas jaman saya itu ada dan tidak pernah hilang,” ucap CA balik memerintahkan untuk kembali mengkonfirmasikan data.

Terpisah, Kabid Aset di Dinas DPKAD Cianjur Endan Hamdani, mengkonfirmasikan, pihaknya belum begitu tahu soal asset Alkes yang dikatakan hilang. “Itu harus anda tanyakan ke Dinas Teknis nya langsung,” jawabnya singkat.  (*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Aktualita 28 menit yang lalu

5 Kecamatan di Cianjur Terdampak Gempa

Gempa bumi menggoyang Cianjur, Selasa (23/1/2018) siang. Sejumlah wilayah di selatan Cianjur terdampak cukup parah. Tercatat, sejumlah bangunan rusak dan delapan orang siswa sekolah mengalami luka-luka.

Aktualita 33 menit yang lalu

Masalahnya Banyak, RSUD Akan Diperiksa Khusus

SETELAH satu per satu permasalahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur terbongkar, akhirnya Inspektorat Daerah (Irda) Cianjur akan segera melakukan pemeriksaan khusus (riksus), terhadap para…

Cianjur Euy 12 jam yang lalu

Polres Waspadai Wilayah Pesisir Pantai Selatan Cianjur

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur mewaspadai wilayah pesisir pantai selatan dijadikan akses masuknya narkoba dari jalur laut ke wilayah hukum Cianjur. Peningkatan kewaspadaan itu, dilakukan karena wilayah…

Cianjur Euy 12 jam yang lalu

Personel Polres Latihan Peningkatan Kemampuan

SERATUSAN personel pengendali massa (Dalmas) Sat Sabhara Polres Cianjur melakukan latihan peningkatan kemampuan dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pilkada yang akan digelar serentak bulan Juni mendatang.

Cianjur Euy 12 jam yang lalu

Antisipasi Penyebaran Difteri, Dinkes Lakukan Vaksinasi

DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur melakukan imunisasi dan pemberian vaksin kepada masyarakat di sejumlah wilayah rawan kasus difteri.Namun, keterbatasan vaksin membuat petugas hanya melakukan…

Aktualita 24 jam yang lalu

Desak Audit RSUD, Komisi IV Sebut Pemkab Cianjur Jangan Tinggal Diam

BPJS Kesehatan menunggak hingga Rp45 miliar. Itulah pengakuan dari pejabat RSUD Sayang Cianjur yang disampaikan terhadap Komisi IV DPRD Cianjur.

Aktualita 23/01/2018 08:00 WIB

Aset RSUD Diduga Raib

EMPAT masalah sudah terungkap dan membuat geram banyak pihak. Kini, persoalan baru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur kembali terbongkar. Ada apa lagi?

Cianjur Euy 22/01/2018 21:29 WIB

Cuaca Buruk, Masyarakat Agar Waspada

MASYARAKAT Kabupaten Cianjur diimbau untuk mewaspadai bencana akibat cuaca buruk yang dalam beberapa pekan terakhir melanda Tatar Santri.

Cianjur Euy 22/01/2018 21:25 WIB

Disdukcapil Siap Launching Lima Cabang Layanan

DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur membuka cabang layanan administrasi kependudukan di lima kecamatan. Tak hanya proses perekaman, pencetakan KTP el pun dapat dilaksanakan…

Cianjur Euy 22/01/2018 20:57 WIB

Tolak Alihfungsi dan Pembongkaran Bujensa

AKSI penolakan terkait alihfungsi dan pembongkaran eks Gedung SDN Ibu Jenab 1 (Bujensa, red) terus disuarakan berbagai kalangan. Bahkan, aktivis di Cianjur akan menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…