Selasa, 22 Agustus 2017 - Pukul 04:42

Image
Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

good news

Aturan Anyar BPK Bisa Seret CA ke Ranah Hukum

Oleh: Rustandi/Wawan - Selasa 02 Mei 2017 | 06:00 WIB

Aturan Anyar BPK Bisa Seret CA ke Ranah Hukum

karikatur: Nandang s/bc

*Diduga Terlibat Tindakan Merugikan Keuangan Negara

 

BERITACIANJUR.COM - TERBITNYA aturan BPK No 2/2017 tentang pemantauan pelaksanaan tindakl lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, diyakini kelompok anti korupsi, dapat menyeret Sekda Cianjur CA, ke ranah hukum.

 

Pengiat anti korupsi dari Cianjur Global Institute, Ifan Ridwan, menilai, aturan yang lahir pada tanggal 6 Januari itu, memberi ruang bagi penegak hokum, untuk melaksanakan atau menindaklanjuti temuan BPK, atas satu masalah yang terindikasi merugikan keuangan Negara.

 

“Aturan ini, sebetulnya lebih condong pada penegasan, agar Pejabat pemerintahan, melaksanakan rekomendasi BPK atas hasil audit yang telah dilakukan.  Biasanya, masyarakat umum, lebih paham dengan sebutan tindak lanjut terhadap temuan atau rekomendasi yang dikeluarkan BPK,” kata Ifan saat dirinya ditemui Harian Berita Cianjur, sebelum berangkat ke Polres Cianjur.

 

Ifan menejelaskan, aturan ini memungkinkan dijadikan rujukan hokum positif, melaporkan dugaan pelanggaran atau indikasi korupsi pejabat negara ke penegak hukum.  Seperti, dugaan keterlibatan CA dalam hilangnya barang Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan priode 2009-2010. Lewat aturan ini, tidak ada alasan, pejabat bersangkutan mengelak dari tanggungjawab, karena batas ambang melaksanakan rekomendasi BPK sangat tegas.

 

Dibeberkan Ifan, dalam Bab IV tentang pemantauan pelaksanaan tindakl lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pasal 9 menegaskan, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

 

“Dengan isi pasal itu saja, sudah jelas kedudukannya. Maka jika melihat hasil audit atas keberadaan asset barang alkes tahun 2009-2010, ada rekomendasi yang belum tertuntaskan. Kalau melewati batas 60 hari yang sudah ditentukan dalam aturan ini, kemudian ini bisa ditindaklanjuti aparat penegak hokum seperti polisi,” lugasnya.

 

Mengamini pendapat rekannya, Muhammad Fadil Fahmi, mengungkap, jika dihitung mundur dengan temuan yang selama menyeruak ke publik, maka dugaan pelanggaran yang dilakukan CA sudah layak ditindaklanjuti hokum

“Makanya kita akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak lainnya seperti, FPKN, Fordismara, dalam merumuskan bentuk laporan ke penegak hukumnya. Nanti lah setelah semua ini selesai, kita akan beberkan lagi ke public,” sebutnya.

 


sebelumnya ketua FPKN, Irhan Muhammad, membeberkan, sejumlah data dugaan korupsi yang menyeret CA, ketika menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan, terhitung sejak 2009 -2016, selayaknya dapat diusut tuntas aparat penegak hukum.

 


“Nilai yang diduga terkorupsi pada dalam rentang waktu tadi, cukup fantastis. Masalahnya, kenapa hingga saat ini, aparat penegak hukum seperti dibutakan begitu saja.  Padahal beberapa fakta sering menyeruak ke publik,” beber Irhan.

 

 Seperti diketahui, meski sejumlah element anti korupsi menuding adanya tindakan korupsi yang diduga menyeret namanya, namun CA beberapa kali dikonfirmasi, membantah keras tudingan itu semua.

 

Bahkan saat dilakukan konfirmasi beberapa waktu lalu, salah satu orang kuat dan berpengaruh di Pemerintahan ini,  sempat mempertanyakan keabsahan data yang dipegang FPKN soal dugaan korupsi yang dikait-kaitkan dengan dirinya.

 

“Saya sama sekali tidak pernah terlibat dalam indikasi korupsi yang ditudukan selama ini. Bahkan saat menjabat kedua jabatan itu, tidak pernah ada indikasi korupsi apapun, termasuk dugaan korupsi Alkes,” katanya.

 

CA malah balik mempertanyakan, kalau indikasi kehilangan ALkes yang ditudingkan kepada dirinya, harus kembali dicek kebenarannya. “Anda tanya kapan itu hilangnya. Jelas jaman saya itu ada dan tidak pernah hilang,” ucap CA balik memerintahkan untuk kembali mengkonfirmasikan data.

 

Terpisah, Kabid Aset di Dinas DPKAD Cianjur Endan Hamdani, mengkonfirmasikan, pihaknya belum begitu tahu soal asset Alkes yang dikatakan hilang. “Itu harus anda tanyakan ke Dinas Teknis nya langsung,” jawabnya singkat.  (*)

Komentar