Jumat, 23 Juni 2017 - Pukul 03:28

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

Dinkes Diminta Bertanggungjawab Bereskan KIS

Oleh: Rustandi - Kamis 18 Mei 2017 | 06:00 WIB

Dinkes Diminta Bertanggungjawab Bereskan KIS

karikatur: Nandang s/bc

*Komisi IV Siap Ambil Langkah Tegas

 

BERITACIANJUR.COM - BERBAGAI Fakta carut marutnya pengelolaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Cianjur, terus bermunculan. Sejumlah anggota DPRD Cianjur, bahkan tak menampik, sering menerima keluhan soal KIS

 

KETUA Komisi IV DPRD Cianjur, Dadang Sutarmo, mengaku siap mengambil langkah tegas, jika Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, tidak segera membereskan permasalahan KIS dalam waktu dekat ini. Pejabat di Dinkes, harus mau bekerja keras, agar pengelolaan KIS bisa segera dibenahi dan dimanfaatkan sebaik mungkin, warga penerima manfaatnya.

 

“Ini kan bukan masalah baru, namun sepertinya tidak bisa ditangani dengan baik, sehingga harus berlarut-larut seperti ini. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak bisa mempergunakan KIS, karena berbagai masalah, salah satunya ketidaksamaan identitas diri,” tegas Dadang, saat dihubungi Harian Berita Cianjur, melalui telepon selularnya, Rabu (17/5/2017) kemarin.

 

Dadang meminta, Dinkes bisa mengambil inisiatif untuk melakukan verifikasi ulang terhadap jumlah kartu KIS yang terdistribusi, dengan kuota yang diberikan pusat untuk Kabupaten Cianjur. Selain terindikasi adanya selisih angka, berbagai masalah juga benyak ditemukan, termasuk adanya kartu KIS yang salah sasaran.

 

“Kita akan meminta data terupdate dari Dinkes, agar jumlah kartu KIS yang terdistribusi sesuai dengan informasi yang diterima selama ini. Kalau informasinya terdapat 1,3 juta kartu untuk warga miskin yang disalurkan pusat ke Cianjur, maka data faktual di lapangan, juga harus berjumlah 1,3 juta. Jika beda, tentu ada hal yang patut dicurigan, dan wajib dipertanyakan,”beber Dadang.

 

Dadang mengungkapkan, selama ini banyak warga miskin yang mengeluh tidak meneriam kartu KIS. Sementara ada warga lainnya yang secara ekonomi tergolong mampu, malah menerima kartu layanan kesehatan geratis program Presiden Joko Widodo itu. Kalau Dinkes hanya diam saja, maka permasalahan ini tidak akan pernah selesai, dan berimbas pada kebutuhan layanan dasar masyarakat dalam hal ini kesehatan.

 

Legislator dari partai berlambang Banteng Moncong Putih itu, juga mengaku kesal, karena beberapa kali dilakukan denger pendapat antara Komisi IV dengan pejabat Dinkes termasuk Kepala Dinasnya, kerap kali berakhir dengan tidak jelas. “Cukup mereka mengatakan, nanti kita akan lihat lagi data validnya dan kembali melakukan verifikasi ulang. Setelah itu, tidak pernah ada laporan susulan,” cetusnya.

 

Sementara itu, sejumlah aktivis pergerakan yang tergabung dalam Forum Diskusi Mahasiswa dan Masyarakat (Fordismara), melansir sejumlah temuan terkait pendistribusian KIS tidak tepat sasaran. Beberapa penduduk miskin di Kota Cianjur, saat ini belum bisa menerima layanan kesehatan gratis, karena tidak memiliki kartu KIS.

 

Muhammad Fadil salah seorang aktivis yang  berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat, menilai, carut marutnya masalah KIS di Kabupaten Cianjur, terjadi karena pejabat di Dinkes lebih mementingkan bekerja untuk mendapat penteun dari Bupati Cianjur. Sementara, tugas utama melayani dan melaksanakan tata kelola progam kesehatan yang diwajibkan dari pusat, tidak termanagement dengan  baik.

 

“Ya kita ambil contoh saja, ketika Kepala Dinkes mengemborkan program Sijagoan, yang lebih menonjolkan sifat ingin dipenteun Bupati. Ini jelas, karena dengan mengusung nama Jago saja, sudah tidak bisa terbantahkan. Hasilnya, belum tentu berhasil karena harus ada parameter yang jelas untuk mengukurnya,”ucap Fadil.

 

Berdasarkan sejumah informasi yang dihimpun media ini, setelah permasalahan KIS ini mencuat, hampir semua Puskesmas di Kabupaten Cianjur, melakukan pendataan ulang. Meski begitu, kegiatan ini belum menjamin adanya validasasi data dan jumlah kartu KIS yang sesuai dengan kuota pusat. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Tresna Gumilar, saat akan dikonfirmasi, sedang tidak ada ditempat. Orang nomor satu di Dinkes itu, melalui pihak lain, berjanji akan memberikan keterangan pada hari ini (Kamis 18/5/2017).

 

Sebelumnya, Bendahara DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cianjur, Cep Buldan ngadat bukan kepalang, saat mengetahui pengelolaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) amburadul. Buldan menuding, Dinkes Cianjur sengaja mencoreng citra Presiden Joko Widodo dengan membuat program KIS acak-acakan.

 

Buldan yang ditemui di kediamananya di Kampung Gudang, Desa Gudang, Cikalongkulon, Selasa (16/5/2017) siang kemarin, dengan nada tinggi mengungkapkan, kinerja Dinkes Cianjur di bawah Tresna Gumilar sangat buruk dan harus segera di-reshuffle. Kalau tidak, citra Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Presiden RI Joko Widodo menjadi buruk di mata masyarakat.

 

“Kalau banyak masyarakat tidak menerima KIS, pasti akan menuding program KIS dan KIP yang dijanjikan Presiden saat berkampanye bohong besar. Padahal, program ini hampir semua daerah di Indonesia telah berjalan dengan baik dan dirasakan betul manfaatnya,” kata Buldan, dengan nada cukup meninggi seperti merasa kesal dengan laporan diterimanya.

 

Buldan mengklaim, partai yang dihuninya telah menerima laporan dari pusat, bahwa jumlah KIS untuk Kabupaten Cianjur sebanyak 1.3 juta orang. Namun, setelah internal partai melakukan verifikasi data langsung ke tingkat paling rendah melalui jalur organ partai, jumlah KIS di masyarakat tidak jelas.

 

Berdasarkan laporan, tutur Buldan, jumlah tiap desa yang menerima KIS tidak lebih dari 80–100 orang, jauh dari jumlah layak. Dengan angka 1.3 juta KIS yang diterima Kabupaten Cianjur tahun 2017 ini, maka jika diambil rata per desa saja, satu desa bisa menerima KIS sedikitnya 3 ribu buah. Ini berarti, kesehatan untuk masyarakat miskin sangat terjamin.

 

“Sekarang yang kita pertanyakan, ada selisih angka cukup besar antara data Dinkes dan data yang dikeluarkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Kementerian Sosial, Khofifah Indra Parawansa. Menurut Pusat, Kabupaten Cianjur mendapat 1,3 Juta KIS namun berdasarkan Dinkes hanya 800 ribu orang penerima,“ bebernya.

 

Menurut Buldan, selain perbedaan angka tadi, hal paling mengenaskan terjadi saat masyarakat penerima KIS tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan KIS, sebagai alat bayar gratis mendapatkan pelayanan kesehatan di semua jenjang layanan.

 

“Ini kan bodoh dan sangat memprihatinkan. Saya yakin betul, kalau pendistribusian KIS tidak dibarengi dengan sosialisasi bagaimana masyarakat menggunakannya. Makanya saya desak Bupati segeralah copot itu namanya si Tresna Gumilar, agar tidak mengganggu program kesehatan untuk masyarakat,” tambahnya.

 

Ditanya langkah Partai, Buldan membeberkan, kalau secara kepartaiannya, jelas akan melaporkan semua temuan ini ke DPP PDI-Perjuangan, untuk kemudian ditindaklanjuti ke Presiden. Namun sebagai Anggota Komisi IV DPRD Cianjur, menanggapi masalah KIS dilakukan dengan mekanisme yang berlaku sebagai dewan.

 

“Salah satunya kalau sebagai dewan, semua anggota dewan sepakat menggunakan waktu reses atau kunjungan ke daerah dan konsituen partai, sebagai alat dan media untuk menyosialisasikan penggunaan KIS,” ujar Buldan

 

Lebih jauh dikatakan Buldan, pemerintah daerah seharusnya terbantu dengan adanya KIS, karena beban kesehatan masyarakat yang selama ini tertanggung melalui SKT, menjadi tidak ada. “Namun kalau pengelolaannya amburadul dan tidak benar, Pemkab jangan harap dapat cepat menerima manfaat KIS untuk Cianjur,” pungkasnya. (*)

Komentar