Rabu, 18 Oktober 2017 - Pukul 03:54

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

Dinkes Bantah Terlibat Teknis Pengelolaan Kartu KIS

Oleh: Rustandi/muhammad kurnawan - Jumat 19 Mei 2017 | 06:00 WIB

Dinkes Bantah Terlibat Teknis Pengelolaan Kartu KIS

Ilustrasi/Net

PERANG urat saraf antara Bendahara DPC PDI – Perjuangan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Tresna Gumilar, sepertinya belum akan usai dalam waktu dekat ini.  
 


Keduanya, bersikeras dengan pendapat masing-masing, terkait jumlah penduduk miskin penerima layanan kesehatan geratis melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Buldan menuding, munculnya angka penduduk miskin baru dalam program kesehatan geratis, bergaya Pemkab Cianjur, menimbulkan ragam pendapat yang memperkeruh masalah pengelolaan KIS di Cianjur.
 


“Setelah pusat memeberikan kuota KIS untuk Cianjur, sebanyak 1,3 juta penduduk miskin, mengapa kemudian muncul angka tambahan penduduk miskin baru. Parahnya lagi, guna menanggulangi kebutuahan berobat geratis penduduk miskin yang baru terdaptar ini, Pemkab harus merogoh kocek yang nilainya tidak sedikit” kata Buldan mengkritik ulang pengelolaan Kartu KIS di Kabupaten Cianjur.
 


Buldan mengaku, hingga saat ini belum ada jaminan kalau ribuan jiwa penduduk yang masuk dalam layanan KIS ala Pemkab ini, bukan penerima kartu KIS yang terlebih dahulu dilaksanakan Pemerintah Joko Widodo.  Jika kemudian terjadi ganda penerima, tidak menutup kemugkinan ruang itu bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
 


“Teknis nya sangat gampang, oknum tinggal membuat dua klaim pembayaran, sehingga salah satu klaim kesehatan warga miskin, terindikasi keras masuk ke kantong pribadi,” tegas Buldan yang belakangan ini, begitu keras mengkritiki kinerja Dinkes, yang terkesan buruk dalam mengelola Kartu KIS sebagai alat bayar geratis, warga miskin yang membutuhkan layanan kesehatan.
 


Buldan menandaskan, kedudukan KIS dan KIS KW1 ala Pemerintah Daerah, sangat berbeda alur teknis pelaksanaannya. Kartu KIS jelas merupakan program Presiden Joko Widodo, yang kebutuhan anggarannya, telah dijamin dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) melalui BPJS.
 


“Nah kalau yang KW ditanggung APB dan secara otomatis menjadi beban baru belanja sosial Pemerintah sekarang. Makanya, angka baru tertanggung KIS KW ini, harus divalidasi kembali, sehingga tidak melabrak daftar penerima KIS yang asli,” bebernya.
 


Menanggapi masalah pengelolaan dana KIS yang selama ini, santer dipergunjingkan berbagai pihak, salah satunya, elit politik partai dengan lambang Banteng Moncong Putih, Kepala Dinas Kesehatan, Tresna Gumilar, akhirnya buka suara. 
 


Tresna, membantah, bahwa pendataan, verifikasi, serta pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan tupoksi dari Dinas Kesehatan. Sebut Tresna, Dinkes hanya bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada para pemegang KIS.
 


Menurut Tresna, peserta KIS yang dibiayai oleh pemerintah pusat untuk masyarakat miskin sebanyak 1.109.109 jiwa. Data ini diperoleh dari BPJS pada bulan April 2017, berdasarkan dari Kemensos. Tresna menegaskan, Dinkes tidak memiliki tupoksi untuk pendataan, apalagi hingga pendistribusian.
 


“Pendistribusian kartu KIS dilakukan BPJS Kesehatan secara bertahap dari tahun 2015 hingga 2017, melalui Kantor POS dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kecamatan masing-masing,” kata Tresna saat ditemui di kantornya, Kamis (18/5/2017).
 


Tresna menambahkan, anggaran untuk KIS berasal dari pusat, tidak dikelola oleh Dinkes, tetapi oleh BPJS Kesehatan. Meski begitu, Dinkes memang mengelola dana untuk integrasi Jamkesda ke KIS, yang anggarannya berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda), untuk pembayaran iuran bulanan BPJS Kesehatan selama setahun, sebesar 2,1 Milyar.
 


Tresna menjelaskan, dana itu peruntukkannya untuk 7572 jiwa, hasil dari integrasi jamkesda ke KIS. Jumlah 7572, aku Tresna, bukan hasil validasi dan verifikasi oleh pihak Dinkes. Data itu disampaikan ke Dinkes melalui Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 460/Kep.302-DSTKT/2016.
 


“Dalam Kepbup itu dilampirkan, jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu di luar Jamkesmas, Tahap I, Kab. Cianjur, Tahun 2017,” aku Tresna sembari memperlihatkan salinan Kepbup. (*)

 

Komentar